Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun bertukar cinderamata dengaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timurdalam Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/3/2023). Foto : Tari/Man

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan sosialisasi terkait tiga hal ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun memaparkan ketiga hal tersebut terkait dengan sosialisasi tugas, fungsi, dan wewenang MKD, hak imunitas wakil rakyat, serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI.

"Pertama saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih untuk seluruh jajaran DPRD Surabaya juga yang mewakili poltabes serta kajari karena pada dasarnya banyak sekali hubungan kerja nanti menjelang 2024. Ada tiga hal yang saya sampaikan selaku ketua MKD DPR RI Pertama yang berhubungan dengan bagaimana anggota DPR dan DPRD menjaga marwah tugas dari MKD," papar Adang dalam Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/3/2023).

Adang menjelaskan bahwa Nomor Polisi khusus bukan untuk merasa diistimewakan tapi bertujuan lebih pada menghadiri acara-acara protokoler yang mengharuskan memakai nopol khusus agar lebih memudahkan disamping itu masyarakat juga dapat mengawasi langsung driver atau pemilik kendaraan tersebut. "Lalu kedua berhubungan bahwa di tingkat DPR itu sudah ada nomor polisi khusus tapi tidak ingin atau tidak merasa bahwa diistimewakan tapi justru Nopol itu lebih kepada acara-acara protokoler dan juga masyarakat bisa mengawasi tingkah laku sopir atau maupun pemilik daripada mobil tersebut yang pasti anggota dewan," jelas Adang.

Adang menekankan menjelang pemilu 2024 ini sudah ada surat kaleng atau berita hoaks dan lainnya. Dimana terdapat banyak sekali Anggota DPR RI atau DPRD mendapatkan laporan palsu yang belum jelas kebenarannya dan sudah tersebar luas akhirnya berdampak pada bacaleg itu mendapat suatu penilaian yang tidak baik daripada masyarakat. 

"Dan yang ketiga yang paling penting ini saya titip kepada media juga ya. Tolonglah bahwa menjelang 2024 ini terus terang saja sudah mulai ada masuk surat-surat kaleng, berita hoaks dan sebagainya. Yang kasihan yang tadi saya sampaikan ya, banyak sekali atau banyak lah anggota DPR atau DPRD sendiri yang tidak tahu apa-apa dibuat suatu laporan palsu istilahnya surat budeg. surat yang tidak jelas pengirimnya atau jelas pengirimnya tapi setelah diperiksa tidak benar tapi berita itu ternyata sudah menyebar ke mana-mana Kasian calon tersebut masih baru calon sudah mendapat suatu penilaian yang tidak baik daripada masyarakat, itu tiga hal yang paling mendasar," ujar Adang. (mri/aha)